Johan Budi: Beri Efek Jera bagi Polisi Pelanggar Hukum

28-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Prabowo. Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Prabowo mendukung langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menindak tegas kapolda, kapolres, dan kapolsek yang tak bisa menjadi teladan untuk jajarannya. Lebih dari itu dia mengusulkan agar polisi yang melakukan tindak pidana dihukum lebih berat. Penghukuman lebih berat ini bertujuan memberikan efek jera.

 

“Saya kan pernah bilang juga di RDP (rapat dengar pendapat), karena penegak hukum yang melanggar, melakukan pidana, itu harusnya dihukumnya lebih berat karena dia penegak hukum, bukan hanya dimutasi, bukan hanya dicopot dan diturunkan jabatannya," papar Johan Budi dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Kamis (28/10/2021).

 

Akhir-akhir ini berbagai kasus, mulai dugaan pelanggaran kode etik hingga tindak pidana, dilakukan polisi. Berbagai kasus yang dilakukan polisi belakangan ini mencuat ke permukaan. Johan Budi menilai munculnya kasus-kasus tersebut berhubungan dengan perkembangan media sosial (medsos). Dengan perkembangan medsos, seolah kasus-kasus polisi ini terjadi berurutan.

 

“Jadi begini urutannya, kenapa kok kemarin itu, ini menurut saya, kemarin itu muncul beberapa polisi yang melakukan pelanggaran, termasuk pelanggaran pidana, itu seolah berurutan. Itu menurut saya, akibat dari medsos. Kalau dulu sebelum ada medsos kan enggak viral. Apakah dulu nggak ada polisi yang melakukan pelanggaran, kan ada juga," jelas Johan Budi.

 

Tak hanya itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini juga memberi perhatiap bagi polisi berprestasi. Johan Budi berharap polisi berprestasi juga diberi penghargaan. "Tapi di sisi yang lain, saya juga berharap polisi-polisi yang baik juga ada reward. Reward-nya dari mana? Reward-nya kenaikan pangkat cepat, misalnya, sekolah, ini juga harus diapresiasi," ujar mantan juru bicara KPK itu. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...
DPR Respons Permohonan Uji Materiil UU tentang Pendidikan Tinggi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan Mahkamah...
Legislator Berharap Hakim MK Mampu Menjaga Konstitusi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Mahkamah...